Friday, January 18, 2013

Dari buku berjudul “Api Sejarah”, karya Ahmad Mansur Suryanegara yang diterbitkan Salamadani Pustaka Semesta, cetakan I Juli 2009 halaman 167 dapat kita ketahui bahwa gerakan Zionisme dalam gerakan politiknya ada dua langkah kerjasama yakni

***** awal kutipan *****
1. Di Turki, dengan mendukung Kemal Pasha (Yahudi) menumbangkan kesultanan Turki, 1924 M untuk membebaskan Palestina dari kesultanan Turki

2. Di Arabia, bekerjasama dengan Raja Ibnu Saud , sekte Wahhabi.

Kerajaan Protestan Anglikan, Inggris berhasil menumbangkan kerajaan Arabia dari kekuasaan Raja Husein ataupun putra Raja Ali, Ahlus sunnah wal Jama’ah yang mengklaim batas wilayah Arabia meliputi Palestina dan Syiria bekas wilayah kekuasaan kesultanan Turki. Klaim atas kedua wilayah tersebut menjadikan Raja Husein dan putranya Raja Ali, dimakzulkan. Kemudian, kedua raja tersebut minta suaka di Cyprus dan Irak.

Kelanjutan dari kerjasama tersebut, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris mengakui Abdul Aziz bin Saudi (sekte Wahabi) sebagai raja Kerajaan Saudi Arabia yang tidak mengklaim wilayah Palestina dan Syria sebagai wilayah Saudi Arabia.

Keberhasilan kedua kerjasama ini, memungkinkan berdirinya negara Israel, sesudah perang dunia II, 1939-1945M, tepatnya 15 Mei 1948

Kaum Wahabi adalah kaum yang mengikuti pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari Kabilah Banu Tamim dari Najdi, lahir 1115 H., wafat tahun 1206 H.
***** akhir kutipan *****

Sedangkan pada halaman 169

***** awal kutipan *****
“Amerika Serikat, jauh sebelum meletusnya perang Padri, 1821-1837 M, sudah mengadakan kontak dagang dengan Indonesia di Agam Sumatra Barat. Kedatangan Amerika serikat menimbulkan kelompok Wahabi kuat perekonomiannya. Namun, kolonial Belanda berusaha meniadakan pengaruh Amerika Serikat di Sumatra Barat, dengan menggunakan potensi kaum adat melawan Wahabi dalam Perang Padri yang berlangsung selama 17 tahun.”

Pada 1821 – 1837 M, pecah Perang Padri di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Imam Bondjol. Perang ini terjadi sebagai dampak dari provokasi Belanda untuk menutup kontak dagang Amerika Serikat dan Inggris yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Sumatera Barat mempergunakan paham sekutunya yakni paham Wahabi.
***** akhir kutipan *****

Pada akhir-akhir ini beredar klaim bahwa kaum Padri atau Tuanku Imam Bonjol adalah kaum muslim yang mengikuti pemahaman ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau pengikut sekte Wahabi.

Kaum Padri tidak menentang praktek-praktek ziarah ke kubur seperti yang dilakukan gerakan Wahabi. Kemudian, kaum Padri pun dalam prakteknya masih ikut merayakan peringatan Maulid Nabi SAW…

Secara umum, para pemerhati sejarah Islam di Indonesia menyebut gerakan Padri itu sebagai gerakan Wahabi atau—kalau tidak—sebagai “kegiatan ikut-ikutan” gerakan Wahabi—seperti yang diistilahkan Mangaradja Onggang Palindungan dan Hamka.

Buku berjudul Tuanku Rao yang ditulis oleh Mangaradja Onggang Parlindungan , melihat Gerakan Paderi dengan sudut pandang etnis Batak bahwa Gerakan Paderi (1803-1837) selaku cabang Gerakan Wahabi di Arab, merupakan gerakan radikalisme Hambali Zealots

Dalam buku tersebut diuraikan bahwa gerakan perang Paderi dilatarbelakangi perintah langsung Abdullah Ibn Saud Raja Arab Saudi kepada tiga tawanan perang bersuku bangsa Minangkabau Kolonel Haji Piobang, Mayor Haji Sumanik dan Haji Miskin.

Mereka bertiga dirangket saat pasukan Wahabi merebut Mekkah dari tangan Turki, 1802. Para pecundang tidak dihukum mati boleh lepas bebas. Kompensasinya, mereka harus membuka cabang Gerakan Wahabi sesampai di kampung halaman.

Pembentukan pasukan Wahabi Minangkabau dipercayakan pada Kolonel Haji Piobang. Tentara Wahabi Minangkabau bentukan para tawanan Raja Abdullah Ibn Saud, cikal bakal pasukan Paderi.

Begitulah pandangan dari Mangaradja Onggang Parlindungan tentang gerakan paderi dari sudut pandang orang di luar kaum muslim

Akan tetapi, jarang orang mengetahui bahwa yang pertama kali menduga—tetapi kemudian justru diikuti banyak orang untuk mengecap—gerakan Padri itu sebagai gerakan Wahabi adalah Pieter Johannes Veth (1814 – 1895).

Veth dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan kebudayaan Timur. Ia menguasai bahasa Ibrani (Yahudi dan Arab), Latin-Yunani, Melayu-Jawa. Meski belum pernah satu kali pun datang ke kepulauan Nusantara waktu itu, Veth telah dipercaya mengajar calon-calon pegawai pemerintah kolonial yang akan ditempatkan di Sumatera, Jawa dan pulau-pulau taklukan Belanda di Nusantara. Karya besarnya adalah Java: Geograpisch, Etnologisch, Historisch yang terdiri dari empat jilid.

Veth melihat ada kesamaan antara gerakan Padri itu dan gerakan Wahabi di Jazirah Arab. Menurutnya, kesamaan itu berupa penggunaan metode kekerasan untuk mencapai tujuan. Dugaan seperti ini dikemukakan Veth dalam “Kata Pengantar” buku yang dikarang H.J.J. Ridder de Stuers, seorang pensiunan pejabat militer yang pernah diangkat pemerintah Hindia Belanda sebagai residen di Sumatera Barat pada 1825 – 1830.

Dugaan Veth itu kemudian ditolak tegas-tegas oleh Bertran Johannes Otto Schrieke (1890 – 1945), penulis Indonesian Sociological Studies. Menurut Schrieke, ada beberapa alasan yang membuat gerakan Padri tidak bisa disamakan dengan gerakan Wahabi. Pertama, kaum Padri tidak menentang praktek-praktek ziarah ke kubur seperti yang dilakukan gerakan Wahabi. Kemudian, kaum Padri pun dalam prakteknya masih ikut merayakan peringatan Maulid Nabi, sebuah bid’ah yang sangat ditentang oleh Muhammad bin Abdil Wahhab dan para pengikutnya.

Berbeda dengan gerakan Wahabi di Jazirah Arab yang berada di bawah satu kepemimpinan, Schrieke mencatat, gerakan Padri di Sumatera Barat terpecah-pecah di bawah banyak pimpinan. Ironisnya, antara satu pemimpin dan pemimpin yang lain sering terjadi pertikaian. Salah seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda yang pernah tahu hal itu sempat mengeluhkan akibat pertikaian itu. Jika satu perjanjian telah diteken oleh salah seorang pemimpin Padri, katanya, bukan berarti persetujuan itu juga persetujuan pemimpin-pemimpin Padri yang lain.

Sanggahan Schrieke itu bukan omong kosong belaka. Dalam buku-buku sejarah yang umum kita temui, akan tampak bagi kita bahwa gerakan Padri tidak sama sekali konsisten dengan cara beragama yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdil Wahhab dan para pengikutnya. Bahkan, deskripsi tentang gerakan Padri sebelum tahun 1833 adalah sebuah deskripsi tentang kebrutalan segerombolan orang berjubah dan bersorban dalam memaksakan satu prinsip agama.

Dalam Sejarah Nasional Indonesia: Jilid IV, misalnya, salah seorang di antara tiga haji itu, Haji Miskin, diceritakan membakar balai sabung ayam milik warga setempat sebagai balasan atas tindakan mereka yang tidak menggubris nasehatnya agar tidak melakukan perjudian lagi. Tindakan itu segera menjadi bumerang buatnya. Masyarakat pun marah dan berusaha menangkapnya

Misal yang lain, pada 1815 kaum Padri mengumpulkan keluarga kerajaan Pagaruyung di tempat yang bernama Batu Sangka. Di tempat itu, kaum Padri menghabisi hampir semua anggota kerajaan itu. Di sini, kaum Padri pun tampak semacam kelompok yang mudah menghalalkan darah kaum muslimin lain hanya karena berbeda pendapat.

Harus diakui bahwa selama ini penulisan sejarah tentang gerakan kaum Padri banyak didasarkan pada catatan-catatan pejabat pemerintah Hindia Belanda yang pernah bertugas di Sumatera Barat, baik ketika masih terjadi Perang Padri maupun setelahnya. Sebagai misal adalah catatan H.J.J.L. de Stuers yang diterbitkan sebagai De Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra di Amsterdam pada 1849 – 1850.

Selain itu, penulisan sejarah gerakan Padri juga banyak bersandar pada “Surat Keterangan dari pada Saya Fakih Saghir ‘Ulamiah Tuanku Samiang Syekh Jalaluddin Ahmad Koto Tuo,” sebuah catatan otobiografis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin. Terkait dengan gerakan Padri, Jalaluddin menjadi salah satu pihak yang menentang dan mengkritik kaum Padri. Sebagai misal adalah ketika menulis,

“Adapun yang baik sebalah Tuanku2 Pedari ialah mendirikan sembahyang dan mendatangkan zakat dan puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji atas kuasa, dan berbaiki mesjid dan berbaiki labuh tepian, dan memakai rupa pakaian yang halal, dan menyuruhkan orang menuntub ilmu, dan berniaga. Adapun sekalian yang jahat daripada Tuanku Paderi menyiar membakar, dan menyalahkan orang dalam kampungnya, dan membunuh orang dengan tidak hak, yaitu membunuh segala ulama, dan membunuh orang yang berani-berani, dan membunuh orang yang cerdik cendaki, sebab ber’udu atau khianat, dan merabut dan merampas, dan mengambil perempuan yang bersuami, dan menikahkan perempuan yang tidak sekupu (sederajat) dengan tidak relanya, dan menawan orang dan berjual dia, dan bepergundi’ (mempergundik) tawanan, dan menghinakan orang yang mulia2, dan menghinakan orang tuha, dan mengatakan kafir orang beriman, dan mencela dia.”

Hanya Naskah Tuanku Imam Bonjol yang dapat menjadi pembanding buat kita. Naskah yang dimaksud berisi ringkasan sejarah Minangkabau pada abad ke-19 M dan hampir menjadi satu-satunya catatan sejarah yang ditulis orang pribumi. Bagian pertama naskah itu berisi memoar Tuanku Imam Bonjol yang dibawa pulang dari tanah pembuangan oleh putranya, Sutan Saidi. Bagian kedua berisi memoar salah seorang putra Imam Bonjol yang lain, Naali Sutan Caniago, yang pernah berperang di samping ayahnya. Bagian ketiga hanya berisi dua notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875.

Perang Paderi pada awalnya adalah peperangan antara bangsa Indonesia sendiri yakni yang dikatakan kaum adat melawan kaum agama.

Namun, sejak awal 1833, perang itu berubah menjadi perang antara yang dikatakan kaum adat dan kaum agama melawan Belanda setelah penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas pemahaman Wahabi (Haji Miskin dan kawan kawannya)

Memorie Tuanku Imam Bonjol (MTIB)—lihat transliterasinya oleh Sjafnir Aboe Nain (Padang: PPIM, 2004), sebuah sumber pribumi yang penting mengenai Perang Paderi yang cenderung diabaikan para sejarawan selama ini—mencatat bagaimana kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda.

Pihak-pihak yang dulunya bertentangan akhirnya bersatu melawan musuh bersama: Kompeni Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran bahwa mengundang Kompeni ke dalam konflik itu telah semakin menyengsarakan masyarakat Minangkabau sendiri.

Di dalam MTIB terefleksi rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan Kaum Paderi terhadap sesama orang Minang dan Mandailing.

Tuanku Imam Bonjol sadar bahwa perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama. “Adapun hukum Kitabullah banyaklah yang terlampau dek oleh kita. Bagaimana pikiran kita?” (Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?), demikian tulis Tuanku Imam Bonjol dalam MTIB (hlm.39).

Sadar akan kekeliruan itu, Tuanku Imam Bonjol lalu mengirim kemenakannya, Fakih Muhammad, dan Tuanku Tambusai ke Mekah untuk belajar mengenai “kitabullah nan adil” (Hukum Kitabullah yang sebenarnya).

Ikut juga kemenakan Tuanku Rao bernama Pakih Sialu, dan Kemenakan Tuanku Kadi (salah seorang rekan Tuanku Imam Bonjol) bernama Pakih Malano (MTIB, hlm. 36-40).

Pada 1832, empat orang utusan itu kembali dan membawa kabar tentang penyerbuan Nejed oleh pasukan Mesir yang diutus Sultan Turki Utsmani. Para pengikut Muhammad bin Abdil Wahhab telah ditaklukkan secara brutal oleh Turki Utsmani.

Mengetahui kabar seperti itu, Imam Bonjol mengadakan pertemuan penting, masih pada 1832 itu juga. Di tengah para tuanku, hakim-hakim syariat dan penghulu-penghulu, Imam Bonjol mengumumkan semacam gencatan senjata. Semua harta rampasan turut dikembalikan.

Lebih dari itu, Imam Bonjol menarik diri dari segala bentuk keyakinan yang pernah ia pegang. Ia juga menginsafi segala keinginannya untuk ikut-campur dalam wewenang adat dan meminta maaf kepada para pemuka adat yang telah banyak dirugikan.

Semua itu terjadi jauh sebelum penangkapannya. Imam Bonjol sendiri baru ditangkap pemerintah Hindia Belanda pada 1838, setelah terjadi perang besar-besaran antara pasukan Belanda dan rakyat Minangkabau. Setahun kemudian Imam Bonjol dibuang ke Ambon dan pada 1841 dipindahkan ke Manado. Ia meninggal-dunia di pembuangan pada 1864 sebagai seorang laki-laki tua yang bercocok-tanam di sebidang tanah kecil.

Sebelum meninggal-dunia, Imam Bonjol sempat berwasiat kepada putranya. “Akui hak para penghulu adat,” pesannya. “Taati mereka. Kalau ini tidak bisa ditaati, maka ia bukan penghulu yang benar dan hanya memiliki gelar saja. Sedapat mungkin, setialah pada adat. Dan kalau pengetahuannya belum cukup, pelajarilah dua puluh sifat-sifat Allah”.

Dari wasiat Imam Bonjol untuk mempelajari kembali “dua puluh sifat-sifat Allah” adalah pengakuan beliau bahwa “pembagian tauhid jadi tiga” telah menjadi faktor terpenting dan dominan yang menjadi sebab munculnya ekstremisme atau radikalisme.

Sumber: Ustadz Zon

0 comments:

Post a Comment